Tim Ahok-Djarot Klaim Reklamasi Solusi Hindarkan Tiga Bencana
BERITA INDONESIA
Juru bicara bidang lingkungan hidup Ahok-Djarot, Emmy Hafild menyatakan Pantai Utara Jakarta karena pencemaran di daerah tersebut. Emmy menyebut pada 1982, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) sudah menemukan pencemaran merkuri.
Karenanya, menurut mantan Direktur WALHI dan Greenpeace Southeast Asia ini, reklamasi Teluk Jakarta merupakan jalan satu-satunya menyelamatkan warga Pantai Utara Jakarta.
“”Kalau dibiarkan pantai utara tak layak huni karena pencemaran teluk Jakarta tinggi sejak lama. Bahkan 1982, Walhi pernah mengangkat pencemaran karena merkuri. Saat ini enggak ada (solusi lain) opsinya pantai utara ditinggalkan,” ujar Emmy di Posko Pemenangan Cemara, Jalan Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/3/2017).
Dikatakannya, Pantai Utara mengalami penurunan tanah sedalam 1,5 meter. Hal itu menyebabkan adanya ancaman tiga bencana di antaranya banjir air rob.
“Tanah sudah di bawah 1,5 meter. Penduduk pantura terancam tiga bencana air rob, bencana banjir, pencemaran air beracun. Reklamasi ini buat pemukiman baru untuk terhindar dari bencana itu semua semua,” jelas Emmy.
Emmy menjelaskan, Ahok-Djarot akan membuat kawasan pemukiman baru untuk para nelayan yakni kawasan nelayan Muara Angke. Di sana, nelayan akan diizinkan menyewa rusun.
” Reklamasi diperlukan agar ada dana untuk menata kampong nelayan Muara Angke, Kamal Muara, Pak Basuki menginginkan ada kampung nelayan yang layak huni, serta menjadi pusat perikanan modern terbesar di Asia Tenggara,” ucap dia
Emmy mengklaim, adanya reklamasi bukan hanya untuk kalangan atas melainkan untuk semua kalangan. Nantinya, kampung dan rusun nelayan tidak berada di Muara Angke melainkan juga di tiap pulau reklamasi.
“Reklamasi diperlukan untuk mengkoreksi kesalahan yang lalu di mana nelayan digusur untuk pembangunan Ancol dan perumahan mewah. Di bawah Gubernur Basuki, reklamasi adalah untuk warga DKl dari semua kelas,” ucap dia
Ditambahkan Emmy, Rusun nelayan akan dibuat menjadi 4 skema, yakni subsidi penuh, subsidi sebagian, sewa beli hingga kredit KPR. Subsidi penuh diperuntukkan bagi warga tidak mampu, penghasilan di bawah Rp 1 juta. Pnyewa hanya dikenakan uang kebersihan Rp.5000 Rp. 8000/ hari.
Untuk rusun dengan subsidi sebagian, diperuntukkan bagi yang penghasilan UMP, bayar sewa Rp. 300.000/ bulan. Sedangkan rusun sewa beli adalah rusun bagi yang penghasilan di atas UMP sampai Rp. 19 juta, sistem sewa beli. “Bayar sewa Rp. 450.000 -Rp. 600.000 per bulan, dapat tanda lunas dan HGB. Hanya boleh dijual kepada Pemda DKI,” kata dia
Sedangkan, bagi warga yang penghasilan Rp10juta ke atas akan ada kredit rumah susun lewat KPR. “Akan ada juga rumah kos, jadi yang punya tanah 200m, SHM , dibantu membangun rumahnya untuk tempat kos. Kredit bangun. Yang belum punya SHM atau HGB, dibantu urus sertifikat,” pungkas Emmy. (ikbal/win)
Juru bicara bidang lingkungan hidup Ahok-Djarot, Emmy Hafild menyatakan Pantai Utara Jakarta karena pencemaran di daerah tersebut. Emmy menyebut pada 1982, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) sudah menemukan pencemaran merkuri.
Karenanya, menurut mantan Direktur WALHI dan Greenpeace Southeast Asia ini, reklamasi Teluk Jakarta merupakan jalan satu-satunya menyelamatkan warga Pantai Utara Jakarta.
“”Kalau dibiarkan pantai utara tak layak huni karena pencemaran teluk Jakarta tinggi sejak lama. Bahkan 1982, Walhi pernah mengangkat pencemaran karena merkuri. Saat ini enggak ada (solusi lain) opsinya pantai utara ditinggalkan,” ujar Emmy di Posko Pemenangan Cemara, Jalan Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/3/2017).
Dikatakannya, Pantai Utara mengalami penurunan tanah sedalam 1,5 meter. Hal itu menyebabkan adanya ancaman tiga bencana di antaranya banjir air rob.
“Tanah sudah di bawah 1,5 meter. Penduduk pantura terancam tiga bencana air rob, bencana banjir, pencemaran air beracun. Reklamasi ini buat pemukiman baru untuk terhindar dari bencana itu semua semua,” jelas Emmy.
Emmy menjelaskan, Ahok-Djarot akan membuat kawasan pemukiman baru untuk para nelayan yakni kawasan nelayan Muara Angke. Di sana, nelayan akan diizinkan menyewa rusun.
” Reklamasi diperlukan agar ada dana untuk menata kampong nelayan Muara Angke, Kamal Muara, Pak Basuki menginginkan ada kampung nelayan yang layak huni, serta menjadi pusat perikanan modern terbesar di Asia Tenggara,” ucap dia
Emmy mengklaim, adanya reklamasi bukan hanya untuk kalangan atas melainkan untuk semua kalangan. Nantinya, kampung dan rusun nelayan tidak berada di Muara Angke melainkan juga di tiap pulau reklamasi.
“Reklamasi diperlukan untuk mengkoreksi kesalahan yang lalu di mana nelayan digusur untuk pembangunan Ancol dan perumahan mewah. Di bawah Gubernur Basuki, reklamasi adalah untuk warga DKl dari semua kelas,” ucap dia
Ditambahkan Emmy, Rusun nelayan akan dibuat menjadi 4 skema, yakni subsidi penuh, subsidi sebagian, sewa beli hingga kredit KPR. Subsidi penuh diperuntukkan bagi warga tidak mampu, penghasilan di bawah Rp 1 juta. Pnyewa hanya dikenakan uang kebersihan Rp.5000 Rp. 8000/ hari.
Untuk rusun dengan subsidi sebagian, diperuntukkan bagi yang penghasilan UMP, bayar sewa Rp. 300.000/ bulan. Sedangkan rusun sewa beli adalah rusun bagi yang penghasilan di atas UMP sampai Rp. 19 juta, sistem sewa beli. “Bayar sewa Rp. 450.000 -Rp. 600.000 per bulan, dapat tanda lunas dan HGB. Hanya boleh dijual kepada Pemda DKI,” kata dia
Sedangkan, bagi warga yang penghasilan Rp10juta ke atas akan ada kredit rumah susun lewat KPR. “Akan ada juga rumah kos, jadi yang punya tanah 200m, SHM , dibantu membangun rumahnya untuk tempat kos. Kredit bangun. Yang belum punya SHM atau HGB, dibantu urus sertifikat,” pungkas Emmy. (ikbal/win)
POKER ONLINE | BANDAR Q | DOMINO | CAPSA | ADU Q
