“Berbahaya! Menkeu Jadi Ketua Pansel, OJK di Bawah Ketiak Sri Mulyani”

KabarViral - Pada proses seleksi Ketua dan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kali ini, ketua Tim Panitia Seleksi (Pansel) langsung diketuai Menteri Keuangan Sri Mulyani. Hal itu menjadi sinyal bahwa lembaga pengawas keuangan itu tidak independen lagi.

Penilaian itu disampaikan pengamat ekonomi politik Salamuddin Daeng (07/06). “Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan yang kedudukannya dalam UU Indonesia lebih rendah dari OJK, justru menjadi ketua tim seleksi OJK. Ini tidak wajar, kurang proporsional dan patut dipertanyakkan kepantasanya,” tegas Salamuddin Daeng.

Salamuddin mengingatkan, posisi Sri Mulyani tersebut akan menjadi sumber penyalagunaan kekuasan, perselingkuhan politik, kolusi dan lainnya.

Tak hanya itu, Salamuddin juga menyoal pernyataan Menteri Sri Mulyani yang menyatakan bahwa integrasi menjadi program utama dalam rangka menjaga sektor keuangan. “Kalau demikian yang dimaksud, maka seharusnya yang dikakukan bukan dengan menempatkan orang-orang yang bisa dikendalikan oleh Menteri Keuangan di dalam OJK,” jelas Salamuddin.

Menurut Salamuddin, masalah integrasi harus diselesaikan secara regulasi dan kelembagaan. Sri Mulyani mestinya dapat mengambil peran strategisnya sebagai ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

“Lembaga yang dibentuk sebagai protokol krisis ini beranggotakan OJK, Bank Indonesia, dan LPS. Sebagai ketua KSSK Sri Mulyani dapat melakukan pendekatan kelembagaan, bukan pendekatan pribadi dengan memilih para loyalisnya,” beber Salamuddin.

Saat ini, kata Salamuddin, dengan diajukannya calon-calon pilihan Sri Mulyani ke DPR untuk dilakukan fit and proper test, maka DPR dihadapkan pada point of no return. “DPR dipaksa memilih orang orangnya Menteri Keuangan. Apa anggota DPR Komisi XI akan menjadi seperti kerbau yang dicocok hidungnya?” tanya Salamuddin.

Kesimpulannya, kata Salamuddin: “Di dalam situasi ekonomi yang rawan krisis, keadaan perbankkan yang buruk, sektor keuangan yang semakin rentan ditimpa krisis, posisi OJK di bawah ketiak Menteri Keuangan akan sangat membahayakan, membuka peluang terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme khususnya dalam menentukan sebuah bank gagal sistemik,” pungkas Salamuddin. -intelijen